Belanja Modal Infrastruktur: Serapan dan Permasalahan

Rata-rata penyerapan anggaran masih tergolong rendah di awal tahun dan cenderung menumpuk pada akhir tahun. Tercatat di tahun 2017, realisasi belanja modal hingga semester I tahun 2017 baru terserap sebesar Rp47,48 triliun atau setara dengan 23,7 persen dari alokasi anggaran belanja modal yang ditetapkan dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp200,3 triliun. Kementerian PUPR yang mendapatkan alokasi belanja modal terbesar pun, hanya mampu menyerap Rp23,32 triliun atau setara 29,49 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp79,09 triliun. Padahal belanja modal sendiri dalam perekonomian adalah sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur. Permasalahan yang kerap terjadi dalam proses penyerapan pelaksanaan anggaran belanja modal/infrastruktur seperti dalam proses perencanaan, pembebasan lahan, proses penerbitan Loan Agreement, keterbatasan kemampuan SDM dan proses perizinan akan berdampak pada melambatnya proses pembangunan infrastruktur. Untuk itu, perlu upaya pemerintah dalam memastikan perencanaan dan pembangunan harus sejalan antara Pemerintah Pusat dengan daerah, pembentukan badan khusus lintas sektoral bidang infrastruktur perlu dipertimbangkan untuk menjamin kelancaran koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, mengoptimalisasi SDM, serta melakukan sosialisasi dan pendekatan sosial kultural kepada masyarakat mengenai rencana pembangunan infrastruktur. Dengan upaya tersebut diharapkan penyerapan anggaran akan menjadi lebih cepat dan terserap secara proporsional sehingga belanja pemerintah dapat lebih berkualitas dan mempercepat akselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi