Vol. 2 / Desember 2011
Penulis :
Isu :
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi dalam pencapaian Kesetaraan Gender (KG), yang harus dimulai dengan Analisis Gender. Efektifitas PUG sebagai strategi KG dipengaruhi oleh beberapa faktor yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian di kedua daerah penelitian, ditemukan bahwa PUG belum dilaksanakan secara maksimal. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah, masih harus terus ditingkatkan.
Penulis : Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.
Isu :
Outsourcing menjadi sah pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tulisan ini ingin menganalisis posisi pekerja outsourcing dalam Undang- Undang tersebut dari tiga dimensi, yaitu hubungan kerja, serikat pekerja serta konflik industrial dan penyelesaiannya. Dari dimensi hubungan kerja, status hubungan kerja pekerja outsourcing tidak jelas karena perjanjian kerja dibuat antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Telah terjadi inkonsistensi dalam penerapan hubungan kerja dan akan mengurangi hak-hak pekerja.
Penulis : Herlina Astri
Isu :
Mengkaji sulitnya untuk memperoleh lapangan pekerjaan, tidak adanya perlakuan yang sama di bidang hukum, dan sejumlah pelanggaran hak-hak yang pro-rakyat, semakin melebarkan kesenjangan sosial yang terjadi. Kondisi tersebut memicu terjadinya konflik baik antar anggota masyarakat, maupun dengan kelompok masyarakat lainnya. Tulisan ini untuk memberikan gambaran mengenai cara-cara yang dapat dilakukan dalam penguatan kearifan lokal agar dapat digunakan untuk penyelesaian konflik-konflik sosial yang terjadi. Penulisan ini menggunakan studi kepustakaan dan interpretasi konsep-konsep yang terkait dengan pemahaman tentang konflik sosial dan kearifan lokal.
Penulis : Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.
Isu :
Merupakan kajian kesehatan masyarakat di Provinsi Maluku Utara yang merupakan wilayah endemis penyakit malaria. Angka kejadian malaria klinis menurun tajam dari 81,3‰ pada tahun 2003 menjadi 38‰ pada tahun 2010. Penurunan angka kejadian yang demikian tajam tergolong luar biasa dan ditengarai sebagai hasil dari pengembangan Malaria Center yang telah berjalan sejak tahun 2003. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Malaria Center dikembangkan. Konsep semacam Malaria Center kiranya dapat ditumbuh-kembangkan, mungkin dengan beberapa adaptasi, di wilayah endemis malaria lainnya.
Penulis : Priadi Surya
Isu :
Abstract
Educational supervisor is a professional position that is intended to provide professional development. It is supporting the principals, teachers, and school institutions. Supervisor provides the supervision of academic, administrative and managerial to the education unit. Supervisor is must have the competencies of personality, managerial supervision, supervision of academic, evaluation of education, research and development and social competence. Regional autonomy provides flexibility of creation in school management. Supervisor is assisting the school principal and teachers to develop educational programs that based on their self-environment as well as potential insight of the institution into the international relations. The main model which proposed by the ministry of education in the context of regional autonomy is the School Based Management (SBM) and the implementation of the Education Unit Level Curriculum (EULC).
Keywords: Supervisor, educational supervision, professional, regional autonomy
Abstrak
Pengawas pendidikan adalah posisi profesional yang bertujuan untuk memberikan pengembangan profesional. Hal ini ditujukan untuk mendukung kepala sekolah, guru, dan lembaga sekolah. Pengawas melakukan pengawasan akademik, administrasi dan manajerial ke unit pendidikan. Pengawas harus memiliki kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan dan kompetensi sosial. Otonomi daerah menyediakan fleksibilitas penciptaan dalam pengelolaan sekolah. Pengawas membantu kepala sekolah dan guru untuk mengembangkan program pendidikan yang didasarkan pada diri lingkungan mereka serta wawasan potensi lembaga ke dalam hubungan internasional. Model utama yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dalam konteks otonomi daerah adalah Manajemen Berbasis Sekolah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kurikulum Tingkat Satuan atau Pendidikan (KTSP).
Kata kunci: Pengawas, pengawasan pendidikan, profesional, otonomi daerah
Penulis : Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.
Isu :
Abstracts
Sectarian conflict has increased in recent years. The Physical and psychological harm is experienced by those who become the victim of violent conflict, especially the children. Government’s handling of the Ahmadiyah conflict seems slow The process of post-conflict rehabilitation of Ahmadiyah children who suffered in various regions, such as by providing facilities for the suffered family felt so less. It gives the impression that the victims get no proper attention from centre and local government. The method used in this paper is literature study, in which the data obtained is from books, articles, newspapers and websites. Government as policy makers has the power to provide protection to citizens who are in conflict situations. A positive process of dialogue must be done between central vs local governments, communities vs governments, and also communities vs communities, so that potential conflict can be anticipated, and therefore the problem can be solved immediately.
Keywords: Child, ahmadiyah, conflict, refugee, violence
Abstrak
Konflik antar umat beragama akhir-akhir ini semakin meningkat, kerugian fisik dan psikis tentunya harus diterima oleh mereka yang menjadi korban kekerasan konflik, terutama anak. Proses rehabilitasi anak pascakonflik yang dialami Ahmadiyah di berbagai daerah, memberikan fasilitas di pengungsian terhadap keluarga juga dirasakan kurang bahkan terkesan dibiarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi pustaka, memperoleh data yang berasal dari buku, artikel, dan berita di surat kabar dan website. Pemerintah sebagai penentu kebijakan tentunya memiliki kekuatan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara yang berada dalam situasi konflik. Proses dialogis harus terus dilakukan baik antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan pemerintah, masyarakat dan masyarakat yang memiliki potensi konflik agar paling tidak konflik tidak muncul tiba-tiba dan segera dapat diatasi.
Kata Kunci: Anak, ahmadiyah, konflik, pengungsi, kekerasan
Penulis : Hubertus Ubur
Isu :
Abstracts
This paper aims to address the subject matter, “Why does poverty still exist, while many theoretical and practical efforts put forward to the direction of the solution?.” In connection with the subject matter, the author describes some of the theories of poverty and some examples of poverty reduction. One practical example is taken from the results of field research on community Wudi, West Flores. The authors propose an alternative notion of a process approach in solving the poverty problem. The process approach consists of two things: 1) Active involvement of the poor in the assessment, planning, implementation and evaluation of poverty reduction programs; and 2) Sustainability of a poverty reduction program. Approach made the process so that poverty reduction programs not only shaped “project” alone, so it does not seem as activities just to spend the budget you have available. Philosophical basis of this approach is the concept of man which is a ‘creature is not at all be a’ but ‘a creature that continues to be’.
Keywords: Poverty, a process approach, poverty alleviation
Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pokok permasalahan, “Mengapa kemiskinan masih saja ada, sedangkan sudah banyak teori dan upaya praktis yang dikemukakan untuk arah pemecahannya?” Terkait dengan pokok permasalahan tersebut, maka penulis menguraikan beberapa teori-teori kemiskinan dan beberapa contoh penanggulangan kemiskinan. Salah satu contoh praktis diambil dari hasil penelitian lapangan pada masyarakat Wudi, Flores Barat. Penulis mengemukakan sebuah gagasan alternatif yaitu pendekatan proses dalam pemecahan masalah kemiskinan. Pendekatan proses terdiri dari dua hal yaitu: 1) Pelibatan aktif masyarakat miskin dalam asesmen, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan; dan 2) Sustainability sebuah program penanggulangan kemiskinan. Pendekatan proses dilakukan agar program-program penanggulangan kemiskinan tidak hanya berbentuk “proyek” saja, sehingga tidak terkesan sebagai kegiatan sesaat untuk menghabiskan anggaran yang telah tersedia. Dasar filosofis pendekatan ini konsep mengenai manusia yang merupakan ‘makhluk bukan sekali jadi’ tetapi ‘makhluk yang terus-menerus menjadi’.
Kata Kunci: Kemiskinan, pendekatan proses, penanggulangan kemiskinan
Penulis : Hana Nika Rustia
Isu :
Judul Buku : Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto (PDB)
bukan Tolak Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan?
Penulis : Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fittousi
Penerjemah : Mutiara Arumsari, Fitri Bintang Timur
Penerbit : Marjin Kiri
Tahun: : 2011, catakan I
Tebal: : 180 + XXVIII halaman