Urgensi Dan Tantangan Transformasi Digital Di Indonesia

Vol. - / - Februari 2021

• Indonesia memiliki potensi besar dalam pemanfaatan dan peluang pengembangan digitalisasi. Asumsi kontribusi ekonomi digital pada 2020 adalah 3,17% dan pada 2024 ditargetkan menjadi 4,66%. • Pertumbuhan PDB informasi dan telekomunikasi pada 2020 diprediksi 7,12%-7,54%, sementara pada 2024 pertumbuhan PDB menjadi 7,54%- 8,78%. • Indonesia belum siap memanfaatkan potensi tersebut secara maksimal. Dikarenakan masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, yaitu terkait infrastruktur yang belum merata, SDM yang belum memadai, tingginya biaya akses internet, hingga literasi masyarakat terhadap teknologi yang masih terbatas. • Diperlukan pengembangan dan pembangunan secara masif dan perlu adanya langkah kolaborasi antar semua pihak dalam menjalankan transformasi digital

Unduh Buku Ini

Reformasi Sistem Gaji dan Tunjangan PNS

Vol. - / - Februari 2021

• Pemerintah berupaya melakukan reformasi sistem gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS yang nantinya akan mempengaruhi komponen maupun besaran gaji dan tunjangan yang akan diterima oleh PNS; • Terdapat beberapa skenario yang mungkin terjadi dalam reformasi sistem gaji dan tunjangan PNS, yang akan mempengaruhi porsi belanja pegawai baik dalam APBN maupun APBD; • Belanja Pegawai merupakan salah satu komponen belanja terbesar dalam Belanja Pemerintah Pusat. Secara rata￾rata di tahun 2017-2019, proporsi belanja pegawai 24,56 persen terhadap total belanja pemerintah pusat; • Rata-rata belanja pegawai di 34 Provinsi dalam kurun waktu tahun 2016-2019 mencapai 24,27 persen terhadap total belanja daerah; • Terdapat disparitas yang tinggi antara Provinsi dengan PAD tinggi dengan Provinsi dengan PAD rendah, dimana porsi belanja pegawai pada Provinsi dengan PAD rendah mencapai 25,16 persen terhadap total belanja daerah, atau 151,02 persen terhadap total PADnya.

Unduh Buku Ini

MENGAWAL PELAKSANAAN PROGRAM VAKSINASI COVID-19

Vol. - / - Februari 2021

• Kasus aktif positif Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, sejumlah daerah masih terus berada di zona merah • Penunjukan langsung pada pengadaan alat bantu vaksin perlu dikaji lebih lanjut • Perlu adanya kerjasama antara BPKP, LKPP, bersama Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN (Jamdatun) dan Kemenkes guna mengawasi pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 • Perlu penguatan sistem pengawasan bagi pelaksanaan program vaksin, dari proses pengadaan, pendistribusian, hingga kegiatan vaksinasi • Vaksinasi Covid-19 secara mandiri perlu diatur secara ketat agar tidak menimbulkan ketidakadilan sosial. Bagaimanapun juga, terdapat potensi penyalahgunaan pembelian vaksin Covid-19 secara mandiri lewat perusahaan.

Unduh Buku Ini

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. III - September 2023

Selengkapnya 
Vol. III - September 2023

Selengkapnya 
Vol. 9 - September 2023

Selengkapnya 
Vol. III - Agustus 2023

Selengkapnya 
Vol. 3 - September 2023
Tantangan dalam Pemenuhan Dana Alokasi Umum Specif...

Mulai tahun 2023, DAU akan dibagi menjadi DAU yang...

Selengkapnya 
Vol. 7 - September 2023
Upaya Mendorong Pemerataan Pembangunan di Indonesi...

Biaya pemilu di Indonesia sangat tinggi dan cender...

Selengkapnya 
logo

Hubungi Kami

  • Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
  • 021 5715 730
  • bkd@dpr.go.id

Menu

  • Beranda
  • Tentang
  • Kegiatan
  • Produk
  • Publikasi
  • Media

Sosial Media

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • YouTube

© Copyright 2025 BADAN KEAHLIAN DPR RI - All Rights Reserved

support_agent
phone
mail_outline
chat