Realisasi Pembangunan Infrastruktur TIK Serta Potensi dan Tantangannya

Vol. II / - Mei 2022

Selama ini konsep pembangunan infrastruktur bagi masyarakat awam adalah pembangunan jalan, pelabuhan, waduk, rel kereta, dan sebagainya. Sejatinya, pembangunan infrastruktur telah merambah ke arah non fisik yang berkaitan dengan komunikasi, khususnya jaringan internet. Pembangunan jaringan telekomunikasi telah menjadi tugas penting bagi pemerintah. Bukan tanpa alasan, keberadaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan enabling factor bagi pertumbuhan ekonomi-sosial di Indonesia

Unduh Buku Ini

Meninjau Sharing Data Kependudukan

Vol. II / - Mei 2022

Pemerintah mewacanakan akan menarik biaya akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) di database kependudukan. Kemendagri akan mengenakan biaya Rp1.000,- untuk mengakses NIK. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri juga mengutarakan dana yang akan terkumpul akan digunakan untuk perawatan sistem dan server data kependudukan yang selama ini belum pernah diperbaiki karena ketiadaan anggaran. Dalam penerapannya akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Harapannya semua lembaga yang mengakses data dapat berbagi beban dengan Dukcapil yang selama ini semua bebannya berasal dari anggaran Dukcapil.

Unduh Buku Ini

Peta Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Vol. II / - Mei 2022

Akhir-akhir ini Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan mengenai keterlibatan artis dalam menerima aliran dana dari tersangka pelaku tindak pidana. Para artis tersebut diduga terseret dalam kasus pencucian tersangka pelaku pidana. Istilah pencucian uang sering kali muncul saat dilakukan pembahasan tindak pidana, baik itu korupsi maupun investasi ilegal. Menurut UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pencucian uang ialah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan

Unduh Buku Ini

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. III - September 2023

Vol. III - September 2023

Vol. 9 - September 2023

Vol. III - Agustus 2023

Vol. 3 - September 2023

Tantangan dalam Pemenuhan Dana Alokasi Umum Specif...

Mulai tahun 2023, DAU akan dibagi menjadi DAU yang...

Vol. 7 - September 2023

Upaya Mendorong Pemerataan Pembangunan di Indonesi...

Biaya pemilu di Indonesia sangat tinggi dan cender...

Hubungi Kami

Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
021 5715 730
bkd@dpr.go.id

Menu

Beranda
Tentang
Kegiatan
Produk
Publikasi
Media

Sosial Media

Twitter
Facebook
Instagram
Linkedin
YouTube

© Copyright 2025 BADAN KEAHLIAN DPR RI - All Rights Reserved

support_agent