Reviu KEM-PPKF 2023 : Kementerian Pertahanan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika
Vol. II / - Juni 2022
KEM PPKF tahun 2023 merupakan gambaran dasar atas arah
kebijakan ekonomi maupun fiskal tahun 2023, yang didalamnya memuat
kebijakan pendapatan, belanja, maupun pembiayaan untuk perencanaan
tahun depan. Didalam belanja tersebut juga memuat pagu indikatif
belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Pagu Indikatif tahun anggaran
2023 disusun dan dibahas bersama melalui forum trilateral meeting
dengan melibatkan Bappenas, Kementerian Keuangan, dan K/L, yang
juga dapat disesuaikan berdasarkan perkembangan terkini, hasil
evaluasi, serta pembicaraan trilateral meeting, dengan memerhatikan
kesepakatan antara DPR dan Pemerintah dalam agenda Pembicaraan
Pendahuluan. Berikut disajikan reviu atas Pagu Indikatif tahun 2023
pada mitra komisi I yakni Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)
Tinjauan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi II pada KEM-PPKF Tahun 2023: Kemendagri & KemenATR/BPN
Vol. II / - Juni 2022
Terkait perkembangan pagu indikatif Kemendgari, mengalami
penurunan tahun 2023 sebesar 4,1% dari alokasi tahun sebelumnya.
Alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2022 sebesar Rp3,03
triliun, turun menjadi Rp2,91 triliun pada pagu indikatif tahun 2023.
Penurunan tertinggi terjadi pada program Kapasitas Pemerintahan
Daerah dan Desa yaitu turun sebesar 28,9%. Selain itu, program lain
yang turun adalah Program Dukungan Manajemen. Sedangkan Program
Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum justru mengalami
peningkatan sebesar 68,5% dibanding pagu anggaran tahun 2022.
Pagu Indikatif Anggaran Kepolisian RI dan Komnas HAM Tahun 2023
Vol. II / - Juni 2022
Pagu Indikatif Polri TA 2023 adalah sebesar Rp95,10 triliun,
menurun sebesar 14,3% dibandingkan APBN TA 2022. Anggaran
tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas
pembangunan bidang pertahanan dan keamanan, melalui pelaksanaan
program antara lain: program Modernisasi Almatsus dan Sarana
Prasarana Polri, program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat, program Profesionalisme SDM Polri, program Penyelidikan
dan Penyidikan Tindak Pidana, dan program Dukungan Manajemen