Reviu KEM-PPKF 2023: LPP TVRI dan LPP RRI

Vol. II / - Juni 2022


Berdasarkan Pasal 23 UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2003 bahwa APBN dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah dan DPR untuk kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang. Dalam proses pembahasan anggaran bersama pemerintah dan DPR, diawali dengan siklus pembicaraan pendahuluan. Dalam siklus ini akan dibahas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF). Dokumen KEM PPKF merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal di tahun mendatang. Pada edisi 11 ini, akan disajikan reviu atas pagu indikatif anggaran belanja LPP TVRI dan LPP RRI pada 2023.

Tinjauan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi II pada KEM-PPKF 2023: Kemenpan RB, LAN dan BKN

Vol. II / - Juni 2022


Pagu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) mengalami penurunan tahun 2023 sebesar 4,6% dari alokasi tahun sebelumnya. Alokasi anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2022 sebesar Rp295,3 miliar, turun menjadi Rp281,8 miliar pada pagu indikatif tahun 2023. Penurunan terdalam terjadi pada program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu turun sebesar 16,1%. Sedangkan program dukungan manajemen juga turun sebesar 0,4% dibanding APBN tahun 2022

Pagu Indikatif Kementerian Hukum dan HAM serta Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2023

Vol. II / - Juni 2022


Pagu Indikatif Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) TA 2023 adalah sebesar Rp18,49 triliun, meningkat sebesar 5,9% dibandingkan APBN TA 2022. Kenaikan ini diharapkan dapat mendukung kebijakan di tahun 2023 serta perlu juga memperhatikan dukungan Kemenkumham dalam mengatasi atau mengurangi overcrowded lapas/rutan yang selalu menjadi permasalahan beberapa tahun terakhir ini

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. III - September 2023

Vol. III - September 2023

Vol. 9 - September 2023

Vol. III - Agustus 2023

Vol. 3 - September 2023
Tantangan dalam Pemenuhan Dana Alokasi Umum Specif...

Mulai tahun 2023, DAU akan dibagi menjadi DAU yang...

Vol. 7 - September 2023
Upaya Mendorong Pemerataan Pembangunan di Indonesi...

Biaya pemilu di Indonesia sangat tinggi dan cender...

logo

Hubungi Kami

  • Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
  • 021 5715 730
  • bkd@dpr.go.id

Menu

  • Beranda
  • Tentang
  • Kegiatan
  • Produk
  • Publikasi
  • Media

Sosial Media

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • YouTube
support_agent
phone
mail_outline
chat