Tantangan Kerja Sama Travel Corridor Arrangement Untuk Membuka Pintu Pariwisata Indonesia

Vol. I / - Juni 2021

• Berdasarkan data BPS (2021), jumlah wisatawan mancanegara turun sebesar 75,03% pada 2020. • Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB sebesar 4,80% (2019) dan diperkirakan menurun menjadi 4,1% (2020) akibat pandemi Covid-19. • Indonesia menerapkan kerja sama TCA untuk memberikan kelonggaran bagi para wisatawan untuk melakukan perjalanan dalam atau luar negeri. • Hingga saat ini, Indonesia telah menandatangani 4 TCA dengan negara mitra: RRT, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Singapura sedangkan Malaysia, Jepang, Turki, dan negara anggota ASEAN masih tahap penjajakan. • Ada 3 tantangan penerapan TCA pariwisata, yaitu belum ada ketentuan mengenai bagaimana SOP agar turis tetap berada di wilayah yang dituju, potensi risiko kenaikan kasus Covid-19 setelah libur Lebaran, dan negara mitra yang tengah menerapkan kebijakan lockdown.

Unduh Buku Ini

Reformasi Sistem Pensiun PNS: Risiko dan Kesiapan Pemerintah

Vol. I / - Juni 2021

• Pemerintah berencana merubah sistem pensiun PNS dari semula menggunakan skema pay as you go menjadi fully funded. • Diperkirakan terdapat risiko lonjakan terhadap beban APBN setidaknya dalam 5-10 tahun di awal penerapan kebijakan fully funded. • Pada tahun 2019, komposisi belanja pensiun dalam komponen belanja pegawai mencapai 31,77% atau sebesar Rp119,48 triliun. • Terdapat 2 risiko yang mungkin timbul dari penerapan skema fully funded ini. Pertama, risiko terhadap peningkatan beban APBN. Kedua, risiko kerugian atas imbal hasil investasi yang dikelola lembaga pensiun. • Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pemerintah terkait kesiapan penerapan skema pensiun yang baru: (a) RPP yang akan menjadi dasar hukum; (b) kredibilitas dan kualitas SDM lembaga pengelola dana pensiun; (c) kesiapan APBN dan APBD dalam masa transisi dari skema lama ke skema baru, terutama melihat kondisi perekonomian saat ini, selama pandemi Covid-19.

Unduh Buku Ini

Anggaran dan Isu Kementerian Hukum dan HAM 2022

Vol. I / - Juni 2021

• Realisasi anggaran Kemenkumham dari tahun 2005 hingga 2020 meningkat sangat fantastis mencapai 13,56 persen per tahun, sedikit di bawah Kepolisian yaitu 14,83 persen per tahun. • Dalam dokumen KEM PPKF 2022, anggaran Kemenkumham meningkat sedikit 0,37 persen (yoy) menjadi sebesar Rp17,02 triliun. • Jika dilihat dari output prioritas 2020 dan 2021, terjadi penurunan tajam secara kuantitas pada 4 prioritas pertama. • Beberapa isu besar yang perlu menjadi perhatian hingga 2022: 1) penyelesaian overcrowded lapas, 2) pelanggaran keimigrasian, dan 3) reformasi terhadap sistem peradilan pidana terpadu melalui fungsi legislasi

Unduh Buku Ini

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. III - September 2023

Vol. III - September 2023

Vol. 9 - September 2023

Vol. III - Agustus 2023

Vol. 3 - September 2023

Tantangan dalam Pemenuhan Dana Alokasi Umum Specif...

Mulai tahun 2023, DAU akan dibagi menjadi DAU yang...

Vol. 7 - September 2023

Upaya Mendorong Pemerataan Pembangunan di Indonesi...

Biaya pemilu di Indonesia sangat tinggi dan cender...

Hubungi Kami

Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
021 5715 730
bkd@dpr.go.id

Menu

Beranda
Tentang
Kegiatan
Produk
Publikasi
Media

Sosial Media

Twitter
Facebook
Instagram
Linkedin
YouTube

© Copyright 2025 BADAN KEAHLIAN DPR RI - All Rights Reserved

support_agent