Tarik Ulur Bantuan Sosial Tunai (BST)

Vol. I / - Juni 2021


▪ BST merupakan salah satu program bantuan sosial (bansos) automatic stabilizer dalam PEN melalui Kementerian Sosial. ▪ Program BST menimbulkan pro kontra akibat jumlahnya yang mencapai triliunan rentan penyalahgunaan, baik dari penyalur dalam hal ini Pemerintah maupun penerima bantuan dalam hal ini masyarakat, serta adanya tarik ulur program yang periode pemberiannya sempat diperdebatkan. ▪ Hal-hal yang perlu diperhatikan agar proses penetapan kebijakan bantuan sosial ke depan adalah: basis data yang jelas melalui pemutakhiran DTKS, bantuan dengan bentuk tunai yang memberi keleluasaan lebih kepada penerima untuk disesuaikan, serta mekanisme kontrol yang komprehensif dalam mencegah korupsi serta inefisiensi lainnya yang menghambat program berdampak optimal.

BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Indonesia

Vol. I / - Juni 2021


▪ Pemerintah sudah mewajibkan seluruh PMI menjadi peserta jaminan sosial yang diselenggakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sejak 28 Juli 2017. ▪ Program jaminan sosial yang wajib diikuti oleh seluruh PMI minimal 2 program, yaitu JKK dan JKM. ▪ Masih terdapat selisih jumlah PMI periode 2017-2020 yang ada di BP2MI dan di BPJS Ketenagakerjaan dengan selisih sebanyak 189.265 orang. ▪ Perbedaan data antara BP2MI dan BPJS Ketenagakerjaan disebabkan selama ini Kemnaker hanya berkolaborasi dan bersinergi dengan Kemenker dan BP2MI. ▪ Agar data PMI pada BP2MI sama dengan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, maka diperlukan koordinasi yang baik dan sistem pendataan yang terintegrasi antara BP2MI dan BPJS Ketenagakerjaan mengenai status PMI yang masih bekerja dengan PMI yang sudah tidak bekerja, serta diperlukan pembenahan tata kelola pelayanan penempatan PMI di BP2MI dan pelayanan kepesertaan jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan.

Kesiapan TIK pada Satuan Pendidikan dalam Menyongsong Asesmen Nasional 2021

Vol. I / - Juni 2021


▪ Mulai tahun 2020, pemerintah melaksanakan Asesmen Nasional yang dirancang sebagai penggati Ujian Nasional. Pada tahun 2021, asesmen mulai dilakukan pada bulan September dan Oktober pada satuan Pendidikan yang menjadi sample dan seluruh tenaga pendidik. ▪ Proses verifikasi dan validasi kesiapan satuan Pendidikan dalam menyiapkan TIK pada satuan pendidikan telah menunjukkan capaian diatas 85 persen, kecuali satuan Pendidikan yang berada di wilayah Maluku dan Papua, yang masih capaiannya masih rendah. Bahkan proses perbaikan TIK satuan Pendidikan dibawah binaan Kemendikbudristek yang berada diluar negeri baru sebesar 6 persen. ▪ Dukungan pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia tidak hanya terfokus pada pembangunan backbone (Palapa Ring) saja, namun juga memerlukan pembangunan sarana penunjang lainnya seperti pembangunan BTS dan jaringan internet ke rumah warga.

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. III - September 2023

Vol. III - September 2023

Vol. 9 - September 2023

Vol. III - Agustus 2023

Vol. 3 - September 2023
Tantangan dalam Pemenuhan Dana Alokasi Umum Specif...

Mulai tahun 2023, DAU akan dibagi menjadi DAU yang...

Vol. 7 - September 2023
Upaya Mendorong Pemerataan Pembangunan di Indonesi...

Biaya pemilu di Indonesia sangat tinggi dan cender...

logo

Hubungi Kami

  • Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
  • 021 5715 730
  • bkd@dpr.go.id

Menu

  • Beranda
  • Tentang
  • Kegiatan
  • Produk
  • Publikasi
  • Media

Sosial Media

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • YouTube
support_agent
phone
mail_outline
chat