▪ BST merupakan salah satu
program bantuan sosial
(bansos) automatic stabilizer
dalam PEN melalui
Kementerian Sosial.
▪ Program BST menimbulkan
pro kontra akibat jumlahnya
yang mencapai triliunan
rentan penyalahgunaan, baik
dari penyalur dalam hal ini
Pemerintah maupun penerima
bantuan dalam hal ini
masyarakat, serta adanya tarik
ulur program yang periode
pemberiannya sempat
diperdebatkan.
▪ Hal-hal yang perlu
diperhatikan agar proses
penetapan kebijakan bantuan
sosial ke depan adalah: basis
data yang jelas melalui
pemutakhiran DTKS, bantuan
dengan bentuk tunai yang
memberi keleluasaan lebih
kepada penerima untuk
disesuaikan, serta mekanisme
kontrol yang komprehensif
dalam mencegah korupsi serta
inefisiensi lainnya yang
menghambat program
berdampak optimal.
BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Indonesia
Vol. I / - Juni 2021
▪ Pemerintah sudah mewajibkan
seluruh PMI menjadi peserta
jaminan sosial yang diselenggakan
oleh BPJS Ketenagakerjaan sejak 28
Juli 2017.
▪ Program jaminan sosial yang wajib
diikuti oleh seluruh PMI minimal 2
program, yaitu JKK dan JKM.
▪ Masih terdapat selisih jumlah PMI
periode 2017-2020 yang ada di
BP2MI dan di BPJS
Ketenagakerjaan dengan selisih
sebanyak 189.265 orang.
▪ Perbedaan data antara BP2MI dan
BPJS Ketenagakerjaan disebabkan
selama ini Kemnaker hanya
berkolaborasi dan bersinergi
dengan Kemenker dan BP2MI.
▪ Agar data PMI pada BP2MI sama
dengan yang ada di BPJS
Ketenagakerjaan, maka diperlukan
koordinasi yang baik dan sistem
pendataan yang terintegrasi antara
BP2MI dan BPJS Ketenagakerjaan
mengenai status PMI yang masih
bekerja dengan PMI yang sudah
tidak bekerja, serta diperlukan
pembenahan tata kelola pelayanan
penempatan PMI di BP2MI dan
pelayanan kepesertaan jaminan
sosial di BPJS Ketenagakerjaan.
Kesiapan TIK pada Satuan Pendidikan dalam Menyongsong Asesmen Nasional 2021
Vol. I / - Juni 2021
▪ Mulai tahun 2020, pemerintah
melaksanakan Asesmen Nasional
yang dirancang sebagai penggati
Ujian Nasional. Pada tahun 2021,
asesmen mulai dilakukan pada
bulan September dan Oktober pada
satuan Pendidikan yang menjadi
sample dan seluruh tenaga
pendidik.
▪ Proses verifikasi dan validasi
kesiapan satuan Pendidikan dalam
menyiapkan TIK pada satuan
pendidikan telah menunjukkan
capaian diatas 85 persen, kecuali
satuan Pendidikan yang berada di
wilayah Maluku dan Papua, yang
masih capaiannya masih rendah.
Bahkan proses perbaikan TIK
satuan Pendidikan dibawah binaan
Kemendikbudristek yang berada
diluar negeri baru sebesar 6 persen.
▪ Dukungan pemerataan akses
internet di seluruh wilayah
Indonesia tidak hanya terfokus
pada pembangunan backbone
(Palapa Ring) saja, namun juga
memerlukan pembangunan sarana
penunjang lainnya seperti
pembangunan BTS dan jaringan
internet ke rumah warga.