MENILIK PERHUTANAN SOSIAL

Vol. I / - Juni 2021

• Realisasi perhutanan sosial tahun 2007 sampai 18 Maret 2021 mencapai 4,5 juta hektar atau baru 35,43 persen dari target pemerintah yang hingga tahun 2024 seluas 12,7 juta hektar. • Beberapa hal yang menjadi persoalan dalam mencapai target tersebut. Pertama, pemerintah daerah belum menjadikannya sebagai bagian program prioritas pembangunan ekonomi daerah. Kedua, anggaran yang disediakan pemerintah untuk program perhutanan sosial sangat rendah. Ketiga, masyarakat kesulitan dalam mengusulkan area yang Clear and Clean (CnC) untuk masuk dalam perhutanan sosial. • Hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah yaitu, pertama, mendorong akselerasi perluasan areal perhutanan sosial dengan tetap merujuk pada target sesuai dengan PIAPS. Kedua, mengupayakan integrasi dan membangun kesepahaman pada level kebijakan daerah. Ketiga, diperlukan kebijakan terobosan yang bisa menjadi model penetapan perhutanan sosial di area yang sudah dibebani izin.

Unduh Buku Ini

TANTANGAN REVITALISASI KAWASAN TRANSMIGRASI

Vol. I / - Juni 2021

• Pada periode 2020-2024, pemerintah menargetkan melakukan revitalisasi kawasan transmigrasi sebanyak 52 kawasan. Namun, masih terdapat beberapa masalah dan tantangan yang dapat memengaruhi target tersebut, antara lain berkaitan dengan sifat pertumbuhan kegiatan ekonomi, sarana dan prasarana, konektivitas, pemenuhan SHM dan pendampingan. • Berdasarkan tantangan dan masalah tersebut, maka terdapat beberapa alternatif kebijakan, antara lain: a. Mendorong program Prukades, BUMDes, dan kemitraan dengan stakeholder dalam pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi. b. Kementerian Desa menginisiasi adanya DAK atau DID Pembangunan Kawasan Transmigrasi. c. Mendorong Pemda dalam mendukung percepatan pemenuhan infrastruktur daerah transmigrasi melalui penguatan kerja sama dan sharing APBD. d. Membuat patok sementara guna memperjelas batas tanah yang akan diusulkan untuk pembuatan SHM. e. Memastikan revitalisasi dilakukan secara holistik dengan memperhatikan potensi yang dimiliki kawasan transmigrasi.

Unduh Buku Ini

TANTANGAN MODERNISASI KOPERASI

Vol. I / - Juni 2021

• Arah Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM tahun 2020-2024 salah satunya adalah modernisasi koperasi. • Tahun 2021 koperasi diharapkan mampu meningkatkan kontribusi terhadap PDB mencapai 7,54 persen dan 11,54 persen tahun 2024 serta terbentuknya 100 koperasi baru yang modern dan berbasis digital pertahun hingga mencapai 400 unit pada akhir 2024. • Walaupun perkembangan koperasi nasional saat ini menunjukan kinerja yang secara umum positif, tetapi untuk menjadi koperasi yang modern dihadapkan dengan beberapa tantangan. • Regenerasi koperasi serta produksi dan pemasaran koperasi dilakukan melalui media sosial sebagai alternatif kebijakan agar koperasi modern dapat berjalan baik.

Unduh Buku Ini

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. III - September 2023

Vol. III - September 2023

Vol. 9 - September 2023

Vol. III - Agustus 2023

Vol. 3 - September 2023

Tantangan dalam Pemenuhan Dana Alokasi Umum Specif...

Mulai tahun 2023, DAU akan dibagi menjadi DAU yang...

Vol. 7 - September 2023

Upaya Mendorong Pemerataan Pembangunan di Indonesi...

Biaya pemilu di Indonesia sangat tinggi dan cender...

Hubungi Kami

Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
021 5715 730
bkd@dpr.go.id

Menu

Beranda
Tentang
Kegiatan
Produk
Publikasi
Media

Sosial Media

Twitter
Facebook
Instagram
Linkedin
YouTube

© Copyright 2025 BADAN KEAHLIAN DPR RI - All Rights Reserved

support_agent