Catatan atas Anggaran Belanja Kementerian Pertahanan

Vol. I / - Juni 2021

• Kemhan memiliki tugas pokok merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang strategi, perencanaan, potensi dan kekuatan pertahanan. • Kemhan butuh alokasi anggaran yang cukup untuk meningkatkan kekuatan pertahanan. • Alokasi anggaran Kemhan terus mengalami peningkatan. Sejak 2010 tumbuh rata-rata 9,5% atau naik dari Rp42,4 triliun menjadi Rp125,8 triliun pada 2022. • Realisasi output prioritas Kemhan terus menurun sejak 2015 • Anggaran belanja Kemhan hingga 2020 masih didominasi oleh belanja pengawai • Anggaran belanja pertahanan masih di bawah 1 % PDB dan fokus belanja Kemhan masih memprioritaskan Matra Darat.

Unduh Buku Ini

Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sektor PNBP Kementerian ATR/BPN

Vol. I / - Juni 2021

• Pemerintah melalui Dokumen KEM-PPKF Tahun 2022, menegaskan kebijakan yang akan ditempuh di tahun 2022 terkait PNBP, salah satunya target PNBP di Kementerian ATR/BPN • Kementerian ATR/BPN merupakan salah satu K/L yang menjadi penyumbang terbesar setoran PNBP dari sektor layanan, namun pertumbuhannya cenderung rendah. • Langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan PNBP Kementerian ATR/BPN, di antaranya: Menerapkan pola KPBU, mengembangkan dan digitalisasi pendaftaran hak kepemilikan tanah dan pengurusan tanggungan pertanahan, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan BMN dan aset

Unduh Buku Ini

Anggaran dan Isu Kejaksaan Agung 2022

Vol. I / - Juni 2021

• Realisasi anggaran tahun 2005 sampai 2019 meningkat rata- rata sebesar 14,14 persen pertahun. • Tahun 2021 Kejaksaan Agung memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp9.593 miliar, dan dilakukan penghematan hingga menjadi Rp289 miliar • Dalam dokumen KEM PPKF Tahun 2022, Kejaksaan Agung memperoleh pagu indikatif sebesar Rp6.864 miliar • Pada 2010, sebagian besar belanja digunakan untuk jenis belanja barang (36%) sedangkan pada 2019, sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai (51%). • Isu yang masih dihadapi antara lain: Pembentukan Jampidmil, digitalisasi serta 3) terbitnya Pedoman Kejaksaan No.1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

Unduh Buku Ini

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. III - September 2023

Vol. III - September 2023

Vol. 9 - September 2023

Vol. III - Agustus 2023

Vol. 3 - September 2023

Tantangan dalam Pemenuhan Dana Alokasi Umum Specif...

Mulai tahun 2023, DAU akan dibagi menjadi DAU yang...

Vol. 7 - September 2023

Upaya Mendorong Pemerataan Pembangunan di Indonesi...

Biaya pemilu di Indonesia sangat tinggi dan cender...

Hubungi Kami

Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
021 5715 730
bkd@dpr.go.id

Menu

Beranda
Tentang
Kegiatan
Produk
Publikasi
Media

Sosial Media

Twitter
Facebook
Instagram
Linkedin
YouTube

© Copyright 2025 BADAN KEAHLIAN DPR RI - All Rights Reserved

support_agent