MENILIK RENCANA PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN MINIMUM BAGI WAJIB PAJAK BADAN
Vol. I / - Juli 2021
• Salah satu bentuk reformasi
perpajakan yang akan dijalankan
pemerintah adalah Alternative
Minimum Tax (AMT), dengan tarif 1%
dari penghasilan bruto WP Badan.
• Rencana penerapan AMT timbul akibat
maraknya WP Badan yang mengaku
rugi fiskal selama bertahun-tahun,
namun bisnisnya tetap beroperasi.
• Terdapat tiga macam desain AMT yang
diterapkan berbagai negara, (a) AMT
yang menjadikan omzet sebagai basis
pajak; (b) AMT yang menyasar pada
nilai buku aset usaha sebagai basis
pajak; dan (c) restrukturisasi
perhitungan penghasilan kena pajak
(modified-income minimum tax).
• Pemerintah perlu menimbang
beberapa hal sebelum menerapkan
AMT, yaitu tarif 1% diharapkan tidak
membebani cashflow perusahaan yang
merugi, karena tetap harus membayar
pajak minimum sesuai AMT, dan
penerapan AMT di tengah pandemi
diharapkan tidak bertentangan dengan
konsep pajak penghasilan itu sendiri.
• Untuk itu, pemerintah dapat
melakukan beberapa hal sebelum
menerapkan pajak AMT, yaitu
penentuan kriteria subjek pajak, desain
perhitungan AMT, dan kepastian bagi
WP untuk tetap dapat memanfaatkan
insentif pajak.
CATATAN KINERJA INVESTASI TERHADAP IMPLEMENTASI KP 1 DAN PENCAPAIAN PP PEMBANGUNAN WILAYAH PAPUA
Vol. I / - Juli 2021
• Kegiatan Prioritas (KP 1) merupakan
salah satu kegiatan yang
direncanakan pemerintah untuk
dapat mewujudkan Program
Prioritas (PP) Pembangunan Wilayah
Papua dalam Prioritas Nasional (PN)
No. 2 RKP 2022.
• Secara umum, sebelum pandemi
menyerang, kinerja indikator
pembangunan di wilayah Papua
sudah menunjukkan arah perbaikan
selama beberapa tahun terakhir.
• Pemerintah menargetkan perbaikan
yang cukup signifikan pada seluruh
indikator pembangunan wilayah
Papua pada tahun 2022. Oleh karena
itu, pemerintah harus menggiatkan
pengembangan KP 1.
• Adanya tren penurunan investasi di
wilayah Papua, masih belum
optimalnya investasi pada sektor-
sektor ekonomi krusial pendukung
proyek KP 1, serta belum masuknya
pemain industri utama di KI/KEK
masih menjadi tantangan.
• Meningkatkan dan mempromosikan
investasi di wilayah Papua, promosi
spesifik investasi pada sektor
ekonomi krusial, serta menggiatkan
pendekatan pada industri-industri
yang disasar dapat menjadi solusi.