MENILIK RENCANA PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN MINIMUM BAGI WAJIB PAJAK BADAN

Vol. I / - Juli 2021


• Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang akan dijalankan pemerintah adalah Alternative Minimum Tax (AMT), dengan tarif 1% dari penghasilan bruto WP Badan. • Rencana penerapan AMT timbul akibat maraknya WP Badan yang mengaku rugi fiskal selama bertahun-tahun, namun bisnisnya tetap beroperasi. • Terdapat tiga macam desain AMT yang diterapkan berbagai negara, (a) AMT yang menjadikan omzet sebagai basis pajak; (b) AMT yang menyasar pada nilai buku aset usaha sebagai basis pajak; dan (c) restrukturisasi perhitungan penghasilan kena pajak (modified-income minimum tax). • Pemerintah perlu menimbang beberapa hal sebelum menerapkan AMT, yaitu tarif 1% diharapkan tidak membebani cashflow perusahaan yang merugi, karena tetap harus membayar pajak minimum sesuai AMT, dan penerapan AMT di tengah pandemi diharapkan tidak bertentangan dengan konsep pajak penghasilan itu sendiri. • Untuk itu, pemerintah dapat melakukan beberapa hal sebelum menerapkan pajak AMT, yaitu penentuan kriteria subjek pajak, desain perhitungan AMT, dan kepastian bagi WP untuk tetap dapat memanfaatkan insentif pajak.

CATATAN KINERJA INVESTASI TERHADAP IMPLEMENTASI KP 1 DAN PENCAPAIAN PP PEMBANGUNAN WILAYAH PAPUA

Vol. I / - Juli 2021


• Kegiatan Prioritas (KP 1) merupakan salah satu kegiatan yang direncanakan pemerintah untuk dapat mewujudkan Program Prioritas (PP) Pembangunan Wilayah Papua dalam Prioritas Nasional (PN) No. 2 RKP 2022. • Secara umum, sebelum pandemi menyerang, kinerja indikator pembangunan di wilayah Papua sudah menunjukkan arah perbaikan selama beberapa tahun terakhir. • Pemerintah menargetkan perbaikan yang cukup signifikan pada seluruh indikator pembangunan wilayah Papua pada tahun 2022. Oleh karena itu, pemerintah harus menggiatkan pengembangan KP 1. • Adanya tren penurunan investasi di wilayah Papua, masih belum optimalnya investasi pada sektor- sektor ekonomi krusial pendukung proyek KP 1, serta belum masuknya pemain industri utama di KI/KEK masih menjadi tantangan. • Meningkatkan dan mempromosikan investasi di wilayah Papua, promosi spesifik investasi pada sektor ekonomi krusial, serta menggiatkan pendekatan pada industri-industri yang disasar dapat menjadi solusi.

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. III - September 2023

Vol. III - September 2023

Vol. 9 - September 2023

Vol. III - Agustus 2023

Vol. 3 - September 2023
Tantangan dalam Pemenuhan Dana Alokasi Umum Specif...

Mulai tahun 2023, DAU akan dibagi menjadi DAU yang...

Vol. 7 - September 2023
Upaya Mendorong Pemerataan Pembangunan di Indonesi...

Biaya pemilu di Indonesia sangat tinggi dan cender...

logo

Hubungi Kami

  • Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
  • 021 5715 730
  • bkd@dpr.go.id

Menu

  • Beranda
  • Tentang
  • Kegiatan
  • Produk
  • Publikasi
  • Media

Sosial Media

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • YouTube
support_agent
phone
mail_outline
chat