Menuju Digitalisasi Siaran TV di Indonesia

Vol. I / - Juli 2021

• Indonesia termasuk sebagai salah satu negara tertinggal dalam migrasi ke siaran TV digital atau Analog Switch Off (ASO). • Rencananya siaran TV digital akan diselenggarakan dalam lima tahapan, yang berakhir paling lambat 2 November 2022. • Penerapan siaran TV digital memiliki beragam keunggulan seperti efisiensi spektrum frekuensi, kualitas siaran lebih optimal, maupun efektivitas industri penyiaran. • Dengan penerapan siaran TV digital, pemerintah berharap mendapatkan digital dividend. • Menurut Boston Consulting Group (2017) manfaat atas digital dividend diantaranya potensi peningkatan PDB, potensi pajak dan PNBP, munculnya bisnis baru, serta terciptanya lapangan kerja. • Tantangan dalam mendukung siaran migrasi TV digital yakni infrastruktur spektrum frekuensi, kesiapan masyarakat, serta ketersediaan STB

Unduh Buku Ini

Catatan atas Pelayanan Publik Dalam Penyaluran Bansos Tahun 2020 serta Respon Yang Perlu Dilakukan Pemerintah

Vol. I / - Juli 2021

• Berdasarkan laporan tahunan Ombudsman RI, terjadi kenaikkan laporan/pengaduan yang dilakukan masyarakat sepanjang tahun 2020. • Dilihat dari pihak terlapornya, sebanyak 39,59% pengaduan masyarakat ditujukan untuk pemerintah daerah. Sementara dilihat dari maksud/tujuan laporan, sebanyak 1.621 laporan merupakan laporan terkait penanganan Covid-19. • Dari seluruh laporan terkait penanganan Covid-19, sebanyak 83,04% ditujukan terkait penyaluran bantuan sosial. • Dari Berbagai persoalan teknis, data, dan mal-administrasi terkait penyaluran bansos, berpotensi memengaruhi efektivitas bansos sebagai jaring pengaman sosial sehingga tidak efektif dalam menekan peningkatan angka kemiskinan. • Beberapa langkah perlu dilakukan pemerintah diantaranya: (1) Pemutakhiran data DTKS dengan kolaborasi antara Kemensos dan Kemendagri; (2) Penguatan fungsi dan peranan Ombudsman RI untuk mengawasi pelayanan publik.

Unduh Buku Ini

PERKEMBANGAN PNBP SKCK KEPOLISIAN

Vol. I / - Juli 2021

• Perkembangan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kepolisian RI selama 11 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. • Pada tahun 2017 realisasi PNBP kepolisian mengalami lonjakan penerimaan sebagai dampak reformasi birokrasi di tubuh Kepolisian. • Perkembangan penerimaan PNBP Kepolisian dari pelayanan SKCK menunjukkan peningkatan signifikan dari Rp19,34 miliar (2010) menjadi Rp264,84 miliar (2017). Kemudian terus meningkat hingga tahun 2019. Proporsi Penerimaan SKCK juga terus mengalami peningkatan. Namun pada 2020 mengalami penurunan sebagai dampak Covid-19 • Penerimaan PNBP dari pelayanan SKCK sesudah diterapkan SKCK online lebih tinggi dibandingkan sebelum diterapkannya pelayanan SKCK online. • Pelayanan SKCK masih terdapat banyak kekurangan: 1) Belum ada standar pelayanan publik; 2) Belum optimalnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan; 3) Rendahnya integritas; 4) Belum muncul efek jera.

Unduh Buku Ini

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. III - September 2023

Vol. III - September 2023

Vol. 9 - September 2023

Vol. III - Agustus 2023

Vol. 3 - September 2023

Tantangan dalam Pemenuhan Dana Alokasi Umum Specif...

Mulai tahun 2023, DAU akan dibagi menjadi DAU yang...

Vol. 7 - September 2023

Upaya Mendorong Pemerataan Pembangunan di Indonesi...

Biaya pemilu di Indonesia sangat tinggi dan cender...

Hubungi Kami

Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
021 5715 730
bkd@dpr.go.id

Menu

Beranda
Tentang
Kegiatan
Produk
Publikasi
Media

Sosial Media

Twitter
Facebook
Instagram
Linkedin
YouTube

© Copyright 2025 BADAN KEAHLIAN DPR RI - All Rights Reserved

support_agent