Menilik Cakupan Program Perlindungan Sosial PEN

Vol. I / - Juli 2021

• Pada tahun 2020 anggaran perlindungan sosial dalam PEN telah terealisasi Rp220,39 triliun dan di tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp150,88 triliun dengan dominasi program bantuan sosial. • Berdasarkan klaim pemerintah, cakupan bantuan sosial dalam perlindungan sosial semasa pandemi Covid-19 sudah menyentuh 60 persen dari penduduk miskin di Indonesia (dua kali lipat dibandingkan bansos reguler). • Program perlindungan sosial masih memiliki tantangan tersendiri di masing-masing sub, dengan program bantuan sosial yang dihadapkan dengan masalah ketepatsasaran, akurasi, efektivitas serta efisiensi program; dan jaminan sosial yang masih belum optimal jumlah kepesertaannya. • Seyogyanya fokus pemerintah dalam merancang program perlindungan sosial adalah memperbaiki akurasi target serta efektivitas program- program bantuan sosial. Sedangkan untuk perluasan cakupan/kepesertaan lebih tepat diaplikasikan kepada jangkauan program yang bersifat jaminan sosial.

Unduh Buku Ini

Profil Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan Indonesia: “Puskesmas & Rumah Sakit”

Vol. I / - Juli 2021

• Dalam dokumen KEM-PPKF 2022 setidaknya terdapat delapan agenda reformasi SKN, dua diantaranya adalah penguatan Puskesmas dan peningkatan rumah sakit terutama untuk daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan terluar (DTPKT). • Terdapat 171 kecamatan atau 2,4 persen dari jumlah kecamatan di Indonesia yang belum memiliki Puskesmas. • Walaupun jumlah rumah sakit di Indonesia meningkat, masih terdapat beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Pertama, terkait 7 kabupaten/kota yang belum memiliki rumah sakit; kedua, terkait kurangnya pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan di rumah sakit; dan ketiga, terkait rendahnya rasio ketersediaan tempat tidur • Pada tahun 2022, pemerintah terus mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan membangun beberapa Puskesmas dan rumah sakit.

Unduh Buku Ini

Tantangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Vol. I / - Juli 2021

• Arah kebijakan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2022 diantaranya ialah meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas salah satunya untuk pemenuhan sarpras pendidikan dan sejalan dengan arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2022. • Kondisi sarpras pendidikan per Juni 2021 untuk ruang kelas dengan kondisi baik jumlahnya masih lebih sedikit dari ruang kelas yang mengalami kerusakan pada tingkat pendidikan SD dan kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan tingkat pendidikan lainnya. Begitu juga dengan ketersediaan TIK yang masih jauh dari cukup. • Tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan sarpras pendidikan, diantaranya ialah kualitas data yang rendah, pendanaan, pengelolaan sarpras oleh sekolah yang masih belum baik, dan faktor geografis.

Unduh Buku Ini

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. III - September 2023

Vol. III - September 2023

Vol. 9 - September 2023

Vol. III - Agustus 2023

Vol. 3 - September 2023

Tantangan dalam Pemenuhan Dana Alokasi Umum Specif...

Mulai tahun 2023, DAU akan dibagi menjadi DAU yang...

Vol. 7 - September 2023

Upaya Mendorong Pemerataan Pembangunan di Indonesi...

Biaya pemilu di Indonesia sangat tinggi dan cender...

Hubungi Kami

Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
021 5715 730
bkd@dpr.go.id

Menu

Beranda
Tentang
Kegiatan
Produk
Publikasi
Media

Sosial Media

Twitter
Facebook
Instagram
Linkedin
YouTube

© Copyright 2025 BADAN KEAHLIAN DPR RI - All Rights Reserved

support_agent