TANTANGAN REHABILITASI HUTAN MANGROVE

Vol. I / - Juli 2021


• Pemerintah menargetkan rehabilitasi mangrove 150.000 ha di tahun 2021 dan 600.000 ha di tahun 2024. • Pada tahun 2021, rehabilitasi mangrove dari bulan Januari sampai dengan Mei 2021 baru mencapai 1.103 ha atau baru terealisasi 0,73 persen dari target tahun 2021 sebesar 150.000 ha. • Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Pertama, upaya melindungi propagul mangrove yang jatuh ke tanah dengan membuat pemecah ombak. Kedua, melakukan evaluasi kesesuaian lahan untuk rehabilitasi hutan mangrove. Ketiga, rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat guna menjamin keberlanjutan ekologi dan sosial- ekonomi masyarakat sebagai penerima manfaat. Keempat, peranan perguruan tinggi yang mencakup riset untuk ketersediaan bibit mangrove. Kelima, menyelaraskan standar biaya rehabilitasi lahan yang telah ditetapkan KLHK dan pemerintah daerah.

TINJAUAN PENGEMBANGAN POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) TERPADU

Vol. I / - Juli 2021


• Pembangunan PBLN masih menjadi prioritas pemerintah dalam RPJMN 2020- 2024 dengan target 18 unit. Namun, masih terdapat beberapa kendala, antara lain: penentuan garis batas negara yang belum tuntas, buruknya akses dan kualitas infrastruktur jalan menuju kawasan PLBN, permasalahan terkait pembebasan lahan, dan masih ditemukan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana penunjang yang terbatas. • Atas kendala tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan pemerintah: a) Kementerian PUPR melakukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait dalam mengatasi berbagai kendala yang menghambat. b) Penataan ulang serta peningkatan sarana dan prasarana PLBN melalui sinergi dan koordinasi antar stakeholders. c) Memastikan pembangunan PLBN yang sedang dan akan dilaksanakan telah terintegrasi dengan pembangunan sarana dan prasarana pendukung. d) Kementerian PUPR dapat berkoordinasi dengan Kementerian ESDM agar pembangunan PLBN dapat sekaligus dengan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atap.

PEMBENTUKAN HOLDING PABRIK GULA

Vol. I / - Juli 2021


• Produksi gula selama kurun waktu 2015-2019 belum beranjak naik, bahkan semakin menurun. Tahun 2015, produksi gula nasional mencapai angka 2.5 juta ton dari luas areal sebesar 443.651 ha, tetapi pada tahun 2020, luas areal hanya 416.982 ha dengan produksi gula total diperkirakan 2.18 juta ton sementara untuk gula konsumsi sebesar 2,8 juta ton. Sehingga terdapat kekurangan 620 ribu ton yang selama ini dipenuhi oleh impor. • Untuk mengejar produksi dalam negeri guna mencapai kemandirian importasi gula, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III berencana membentuk holding pabrik gula yang bernama SugarCompany atau SugarCo. • Produktivitas gula nasional sangat tergantung pada pembenahan dari sisi on farm dan off farm.

TANTANGAN INVESTASI HULU MIGAS

Vol. I / - Juli 2021


• Kurang menariknya investasi di sektor migas RI ditandai dengan menurunnya investasi serta tidak tercapainya target investasi di sektor ini. • Terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan investasi hulu migas terus mengalami penurunan diantaranya: Pertama, investasi hulu migas semakin lama didominasi oleh investasi produksi dan pengembangan sedangkan investasi eksplorasi menurun berdampak pada minimnya upaya pemboran sumur wildcat. Kedua, iklim investasi yang kurang menarik. Ketiga, ketidakpastian mengenai peraturan perundang-undangan dan imbal dari hasil investasi. • Rekomendasi yang dapat diberikan: Pertama, menciptakan iklim investasi yang kondusif, melalui akselerasi penyederhanaan perizinan, PTSP, perizinan online, keterbukaan pengelolaan data, mempercepat birokrasi, dan memperbaiki tata kelola migas. Kedua, meningkatkan program kerja pemboran sumur, workover, dan pemeliharaan sumur. Ketiga, memastikan adanya harmonisasi aturan yang dikeluarkan dengan implementasi di lapangan.

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. III - September 2023

Vol. III - September 2023

Vol. 9 - September 2023

Vol. III - Agustus 2023

Vol. 3 - September 2023
Tantangan dalam Pemenuhan Dana Alokasi Umum Specif...

Mulai tahun 2023, DAU akan dibagi menjadi DAU yang...

Vol. 7 - September 2023
Upaya Mendorong Pemerataan Pembangunan di Indonesi...

Biaya pemilu di Indonesia sangat tinggi dan cender...

logo

Hubungi Kami

  • Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
  • 021 5715 730
  • bkd@dpr.go.id

Menu

  • Beranda
  • Tentang
  • Kegiatan
  • Produk
  • Publikasi
  • Media

Sosial Media

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • YouTube
support_agent
phone
mail_outline
chat