BIOTEKNOLOGI UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN: MASALAH, POTENSI, DAN TANTANGAN

Vol. I / - Maret 2021


• Produktivitas hasil penelitian varietas unggul belum sebanding dengan realita produktivitas di lapangan • Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu pertama, hasil penelitian benih varietas unggul diimplentasikan pada program food estate. Kedua membentuk wilayah binaan pertanian dengan pemanfaatan hasil penelitian benih varietas unggul. Ketiga, baik food estate maupun wilayah binaan pertanian harus dilakukan pendampingan oleh peneliti dan penyuluh pertanian. Pendampingan yang dimaksud dimulai dari awal penyemaian benih sampai dengan panen, yang berdasarkan standar penelitian yang telah dilakukan.

PEMBANGUNAN RUMAH MBR MELALUI MEKANISME FLPP HARUS TETAP MENGUTAMAKAN ASPEK LAYAK HUNI

Vol. I / - Maret 2021


• Selama satu dekade pelaksanaannya, program FLPP masih dihadapkan pada berbagai masalah, salah satunya yaitu kelayakan rumah yang disediakan baik dari aspek teknis maupun aspek lainnya seperti sarana dan prasarana, aksesibilitas dan lokasi serta kelayakan budaya. • Berdasarkan hasil survei Direktorat EBPP Kementerian PUPR dan Kajian dari Bank Dunia, terlihat bahwa jumlah hunian rumah subsidi banyak yang tidak terisi karena aspek layak huni yang tidak terpenuhi. • Untuk mengoptimalkan manfaat dan layak huni dari rumah subsidi, Pemerintah perlu melakukan beberapa hal yaitu penguatan law enforcement terkait layak huni, menerbitkan beleid baru pengganti Kepmen Kimpraswil 403 tahun 2002, kerja sama dan sinergi yang solid antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan lembaga lainnya, memastikan penerapan aplikasi SiPetruk, serta penerapan reward and punishment bagi pengembang.

TANTANGAN HOLDING ULTRA MIKRO

Vol. I / - Maret 2021


• Pemerintah akan melakukan integrasi BUMN melalui holding ultra mikro yang terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia, PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani yang ditargetkan terbentuk pada tahun 2021. • Holding ini diharapkan dapat membantu mencapai rasio target kredit UMKM dari 19,75% di 2020 menjadi 22% di 2024 dan dapat mempermudah akses layanan keuangan formal serta mengurangi biaya pendanaan usaha UMi dengan menjadi alternatif utama dari kredit dengan bunga tinggi. • Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu terkait core business yang berbeda; kepastian bahwa holding company tidak akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja di PT Pegadaian dan PT PNM; dan jangan sampai pengawasan kepada anak usaha menjadi melemah.

OPTIMALISASI LNG MELALUI INSENTIF PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Vol. I / - Maret 2021


• Pada tahun 2019, produksi LNG dalam negeri hanya mencapai 16,43 juta ton. Padahal, total kapasitas operasi kilang LNG baru mencapai 70,8 persen dibandingkan total kapasitas terpasang sehingga masih terdapat potensi besar untuk meningkatkan produksi LNG. • Indikator natural gas rent Indonesia tahun 2018 masih menunjukkan 1 persen, yang berarti belum efisiennya produksi dan harga LNG. • Insentif berupa pembebasan PPN untuk LNG dalam PP 48/2020 diharapkan dapat meringankan beban pelaku industri serta mengurangi harga jual LNG. Namun skema insentif ini perlu dicermati lebih lanjut dan disesuaikan dengan pola industri hulu dan hilir.

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. III - September 2023

Vol. III - September 2023

Vol. 9 - September 2023

Vol. III - Agustus 2023

Vol. 3 - September 2023
Tantangan dalam Pemenuhan Dana Alokasi Umum Specif...

Mulai tahun 2023, DAU akan dibagi menjadi DAU yang...

Vol. 7 - September 2023
Upaya Mendorong Pemerataan Pembangunan di Indonesi...

Biaya pemilu di Indonesia sangat tinggi dan cender...

logo

Hubungi Kami

  • Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
  • 021 5715 730
  • bkd@dpr.go.id

Menu

  • Beranda
  • Tentang
  • Kegiatan
  • Produk
  • Publikasi
  • Media

Sosial Media

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • YouTube
support_agent
phone
mail_outline
chat