MENILIK PPN FINAL DALAM UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

Vol. I / - Oktober 2021

• Salah satu aturan yang termuat dalam UU HPP adalah PPN final yang merujuk pada Pasal 9A ayat (1) dan akan mulai berlaku pada 1 April 2022. Besaran tarifnya berkisar antara 1-3% dari peredaran usaha. • PPN final juga akan berlaku bagi UMKM dan akan diatur lebih lanjut dalam PMK. • Saat ini, barang tertentu yang sudah dikenakan tarif PPN final adalah penyerahan barang hasil pertanian tertentu sebesar 1%. Namun, adanya rencana kebutuhan pokok sebagai BKP yang kena PPN akan memiliki tantangan dalam kesiapan administrasi. • Skema PPN final ini seharusnya perlu riset lebih mendalam terkait kesesuaian omzet dengan proporsi segmen PKP dan sejalan atau tidaknya skema itu dengan kebijakan PPh. • Pemerintah menyebutkan bahwa penerapan PPN final mirip dengan skema Goods And Services Tax (GST) yang berlaku di beberapa negara. • Penetapan besaran tarif pungutan PPN final perlu dikaji secara matang terlebih dahulu, dimana pengenaan pajak harus disesuaikan dengan situasi sektor yang disasar, dan pada prinsipnya semua usaha harus memenuhi kewajiban perpajakan serta kesanggupan usaha terkait dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Unduh Buku Ini

MENINJAU DAMPAK COMMODITY BOOM 2021 SEBAGAI RISIKO EKONOMI MAKRO

Vol. I / - Oktober 2021

• Peningkatan harga komoditas (commodity boom) menjadi salah satu Risiko Ekonomi Makro dalam NK RAPBN TA 2022. • Sepanjang tahun 2022, harga komoditas seperti batubara, minyak brent, CPO, timah, tembaga, dan nikel, mengalami kenaikan secara ytd. • Dampak dari commodity boom tersebut adalah antara lain perbaikan neraca perdagangan Indonesia, nilai tukar rupiah, serta pada pos-pos pendapatan negara, seperti pada kepabeanan dan cukai, penerimaan sektoral, dan PNBP. • Meskipun memberikan keuntungan tersendiri, namun Indonesia tidak boleh terlena dengan commodity boom yang cenderung fluktuatif dan sulit diprediksi. • Mengurangi ketergantungan terhadap komoditas dan meningkatkan produktivitas industri dapat menjadi solusi untuk perbaikan perekonomian yang lebih sustainable.

Unduh Buku Ini

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. III - September 2023

Vol. III - September 2023

Vol. 9 - September 2023

Vol. III - Agustus 2023

Vol. 3 - September 2023

Tantangan dalam Pemenuhan Dana Alokasi Umum Specif...

Mulai tahun 2023, DAU akan dibagi menjadi DAU yang...

Vol. 7 - September 2023

Upaya Mendorong Pemerataan Pembangunan di Indonesi...

Biaya pemilu di Indonesia sangat tinggi dan cender...

Hubungi Kami

Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
021 5715 730
bkd@dpr.go.id

Menu

Beranda
Tentang
Kegiatan
Produk
Publikasi
Media

Sosial Media

Twitter
Facebook
Instagram
Linkedin
YouTube

© Copyright 2025 BADAN KEAHLIAN DPR RI - All Rights Reserved

support_agent