TANTANGAN PROGRAM 20.000 KAMPUNG IKLIM

Vol. I / - November 2021

• Pemerintah memiliki target terbentuknya 20.000 kampung iklim pada tahun 2024. • Tantangan yang dihadapi saat ini yaitu porsi anggaran perubahan iklim dalam APBN selama kurun waktu tiga tahun terakhir menurun, terdapat pro-kontra di masyarakat, belum adanya sinergi antar-program di lingkup KLHK. • Yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah yaitu pertama, pemerintah perlu menyusun langkah strategis untuk memobilisasi dana tambahan dari pihak lain yang potensial. Kedua, meningkatkan persepsi masyarakat untuk senantiasa menjaga dan mengubah lingkungan. Ketiga, peningkatan koordinasi dan komunikasi secara intensif antar kementerian dan lembaga. Keempat, melaksanakan sinergitas ProKlim dengan Perhutanan Sosial (HD, HKm dan HTR).

Unduh Buku Ini

MENYOAL KOMITMEN PMN KEPADA PT. KAI SEBAGAI LEADING CONSORTIUM KERETA CEPAT

Vol. I / - November 2021

• PT Kereta Api Indonesia (Persero)/PT. KAI sebagai leading consortium pembangunan kereta cepat Jakartta Bandung direncakanan akan memperoleh PMN sebesar Rp4,3 trilun. • Jika dilihat dari aspek hukum menurut aturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, maka: a) PMN tersebut dapat dieksekusi pada 2021 apabila telah ditetapkan dalam Perpres tentang Perubahan Rincian APBN 2021 merujuk pada Pasal 12 ayat (2) UU tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Namun, apabila menggunakan asas lex posterior derogat legi priori, maka pemberian PMN terebut harus ditetapkan terlebih dahulu dalam UU tentang Perubahan APBN 2021 sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (4) UU tentang APBN 2021 b) PMN tersebut dapat dieksekusi pada 2022 apabila telah ditetapkan dalam Perpres tentang Rincian APBN 2022 meskipun rencana pemberian PMN kepada PT. KAI tidak ada dalam perencanaan pemerintah di Nota Keuangan RAPBN 2022.

Unduh Buku Ini

PERMASALAHAN KERETA API CEPAT JAKARTA BANDUNG (KCJB)

Vol. I / - November 2021

• Per Oktober 2021, progres pembangunan proyek KCJB mencapai 79 persen. PT. KCIC tengah melakukan percepatan pembangunan di 237 titik konstruksi, • Secara umum, permasalahanpermasalahan pada proyek KCJB dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek umum, yaitu dari aspek perencanaan dan aspek pelaksanaan. • Seharusnya pemerintah melakukan kajian dan feasibility study serta perencanaan yang baik dan lebih memperhatikan pertimbangan dan masukan para ahli dan pakar di bidang terkait, melihat banyaknya dampak yang ditimbulkan pada proyek KCJB ini bagi masyarakat di lingkungan sekitar pembangunan proyek KCJB. • KCIC yang terdiri dari konsorsium PSBI dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. diharapkan berkoordinasi agar tidak terjadi kerugian proyek yang lebih besar dan bahkan menambah beban keuangan negara. • Ke depannya, jika dilakukan proyek serupa, misalnya pada Kereta Cepat Jakarta Semarang, ataupun Kereta Cepat Jakarta Surabaya, pemerintah agar melakukan evaluasi pengajuan tender beserta penghitungan risikonya serta bagaimana manajemen risikonya dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Unduh Buku Ini

• Per Oktober 2021, progres pembangunan proyek KCJB mencapai 79 persen. PT. KCIC tengah melakukan percepatan pembangunan di 237 titik konstruksi, • Secara umum, permasalahanpermasalahan pada proyek KCJB dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek umum, yaitu dari aspek perencanaan dan aspek pelaksanaan. • Seharusnya pemerintah melakukan kajian dan feasibility study serta perencanaan yang baik dan lebih memperhatikan pertimbangan dan masukan para ahli dan pakar di bidang terkait, melihat banyaknya dampak yang ditimbulkan pada proyek KCJB ini bagi masyarakat di lingkungan sekitar pembangunan proyek KCJB. • KCIC yang terdiri dari konsorsium PSBI dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. diharapkan berkoordinasi agar tidak terjadi kerugian proyek yang lebih besar dan bahkan menambah beban keuangan negara. • Ke depannya, jika dilakukan proyek serupa, misalnya pada Kereta Cepat Jakarta Semarang, ataupun Kereta Cepat Jakarta Surabaya, pemerintah agar melakukan evaluasi pengajuan tender beserta penghitungan risikonya serta bagaimana manajemen risikonya dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Vol. I / - November 2021

• Untuk mendukung hilirisasi mineral, program peningkatan nilai tambah mineral dan pencapaian pembangunan infrastruktur pengolahan atau pemurnian (smelter) hingga tahun 2019 sebanyak 17 smelter yang sudah dibangun, tahun 2020 sebanyak 19 smelter dan tahun 2021 sebanyak 23 unit. Dalam 5 tahun ke depan akan dibangun 31 smelter di beberapa wilayah Indonesia. • Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan smelter: masih belum mengetahui memperkuat ekspor dan impor untuk mengurangi neraca defisit, banyaknya perizinan yang harus ditempuh untuk membangun smelter, kurangnya stok bahan baku, masih terbatasnya insentif untuk investasi smelter, ketahanan cadangan nikel semakin berkurang. • Alternatif kebijakan atas tantangan tersebut antara lain: menaikkan ekspor, mengintegrasikan prosedur perizinan di satu harmonisasi perizinan, melakukan produksi bahan-bahan tambang mineral menjadi produk akhir, mendorong kemudahan pada aspek insentif nonfiskal, mendorong pengelola smelter untuk konsisten mengolah biji nikel dengan kadar rendah tersebut

Unduh Buku Ini

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. III - September 2023

Vol. III - September 2023

Vol. 9 - September 2023

Vol. III - Agustus 2023

Vol. 3 - September 2023

Tantangan dalam Pemenuhan Dana Alokasi Umum Specif...

Mulai tahun 2023, DAU akan dibagi menjadi DAU yang...

Vol. 7 - September 2023

Upaya Mendorong Pemerataan Pembangunan di Indonesi...

Biaya pemilu di Indonesia sangat tinggi dan cender...

Hubungi Kami

Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
021 5715 730
bkd@dpr.go.id

Menu

Beranda
Tentang
Kegiatan
Produk
Publikasi
Media

Sosial Media

Twitter
Facebook
Instagram
Linkedin
YouTube

© Copyright 2025 BADAN KEAHLIAN DPR RI - All Rights Reserved

support_agent