Selayang Pandang Pooling Fund Bencana

Vol. I / - Maret 2021


• Letak geografis Indonesia mengandung resiko bencana yang cukup tinggi dengan sekitar 89 persen selisih kerugian ekonomi akibat bencana alam tak tertutupi setiap tahunnya hingga tahun 2018. • Tahun 2021 APBN telah menyiapkan anggaran penanganan bencana sebesar Rp11,5 triliun, yang dialokasikan melalui Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp3,5 triliun, dan non-K/L, yaitu dana cadangan bencana serta cadangan pooling fund bencana (PFB) sebesar Rp8 triliun. • Perlindungan terhadap Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu prioritas pemerintah dengan total nilai aset negara yang tersebar di Indonesia maupun luar negeri adalah Rp5.949,59 triliun. • PFB adalah sebuah skema mengumpulkan, mengakumulasi dan menyalurkan dana khusus bencana oleh sebuah lembaga pengelola dana yang masih dalam tahap penyusunan di kementerian Keuangan.

Obesitas: Ancaman yang Perlu Diwaspadai

Vol. I / - Maret 2021


• Obesitas dapat memicu penyakit katastropik yang mengancam keselamatan jiwa masyarakat, seperti penyakit jantung koroner, stroke, diabetes melitus, kanker dan hipertensi. • Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun keatas dijadikan sebagai salah satu indikator prioritas yang tercantum di dalam RPJMN 2015-2019, dan menjadi sasaran prioritas di dalam RPJMN 2020-2024. • Meningkatnya indikator prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas dari 15 persen di tahun 2015 menjadi 21,8 persen di tahun 2018 akan berdampak pada besarnya pembiayaan kesehatan, dalam hal ini adalah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diorganisir oleh BPJS Kesehatan. • Berdasarkan data BPJS Kesehatan, pada periode Januari sampai dengan Desember 2019, total biaya yang dikeluarkan oleh BPJS untuk membiayai penyakit katastropik sebesar Rp20,28 triliun dengan total kasus sebanyak 19,99 juta.

Link and Match Antara Vokasi dan Dunia Usaha Dunia Industri

Vol. I / - Maret 2021


• TPT lulusan SMK dari Agustus 2018 – Agustus 2020 menyumbang angka TPT terbesar berdasarkan tingkat pendidikan. Angka TPT yang tinggi menunjukkan rendahnya penyerapan tenaga kerja lulusan SMK di pasar tenaga kerja. • Kuantitas SMK tidak menjamin lulusan SMK terserap di DUDI. Hal ini dikarenakan adanya mismatch antara pendidikan vokasi dan kebutuhan pasar tenaga kerja dan lambatnya pendidikan vokasi merespon karakteristik DUDI yang dinamis. • Program link and match antara pendidikan vokasi dan DUDI akan memiliki kinerja optimal jika pendidikan vokasi, pemerintah, dan DUDI bersinergi secara simultan dan memiliki komitmen tinggi pada program tersebut. Perlu suatu roadmap yang dikembangkan bersama antara pendidikan vokasi, pemerintah, dan DUDI agar dapat merespon sisi demand di DUDI dan sekaligus memperbaiki sisi supply di pendidikan vokasi.

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. III - September 2023

Vol. III - September 2023

Vol. 9 - September 2023

Vol. III - Agustus 2023

Vol. 3 - September 2023
Tantangan dalam Pemenuhan Dana Alokasi Umum Specif...

Mulai tahun 2023, DAU akan dibagi menjadi DAU yang...

Vol. 7 - September 2023
Upaya Mendorong Pemerataan Pembangunan di Indonesi...

Biaya pemilu di Indonesia sangat tinggi dan cender...

logo

Hubungi Kami

  • Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
  • 021 5715 730
  • bkd@dpr.go.id

Menu

  • Beranda
  • Tentang
  • Kegiatan
  • Produk
  • Publikasi
  • Media

Sosial Media

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • YouTube
support_agent
phone
mail_outline
chat