Bunga Rampai Sektor Pertanian dan APBN

September 2021

Editor Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D

Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia ke level yang lebih tinggi merupakan tujuan akhir dari proses pembangunan yang harus dijalankan oleh pemerintah, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Dengan demikian, pencapaian tujuan akhir tersebut sangat bergantung pada prioritas perencanaan pembangunan pemerintah yang disesuaikan dengan karakteristik dan struktur perekonomian Indonesia saat ini. Idealnya, perencanaan pembangunan diarahkan untuk mendorong perkembangan kegiatan atau sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak yang besar dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Merujuk pada karakteristik dan struktur perekonomian Indonesia saat ini, salah satu sektor yang harus terus didorong perkembangannya adalah sektor pertanian. Pilihan ini didasarkan pada kotribusi sektor tersebut terhadap perekonomian nasional saat ini. Dalam sepuluh tahun terakhir, sektor pertanian berkontribusi rata-rata sebesar 10,22 persen per tahun terhadap kue ekonomi nasional. Urutan kedua terbesar setelah sektor industri pengolahan yang berkontribusi rata-rata sebesar 20,9 persen setiap tahunnya. Hal lain yang mendasarkan pilihan tersebut adalah besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap daya serap tenaga kerja. Dalam sepuluh tahun terakhir, rata-rata daya serap tenaga kerja sektor pertanian dikisaran 27 persen setiap tahunnya. Lebih tinggi dibanding sektor perdagangan yang sebesar 18,81 persen dan sektor industri pengolahan yang sebesar 14,96 persen. Jika merujuk pada dokumen perencanaan dalam sepuluh tahun terakhir, memang sektor pertanian selalu menjadi salah satu prioritas pembangunan. Berbagai dukungan kebijakan juga sudah dijalankan pemerintah, termasuk dukungan anggaran melalui APBN. Namun, berbagai dukungan tersebut belum mampu secara optimal mendorong produktivitas sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani secara signifikan. Belum optimalnya dampak dari berbagai dukungan tersebut merupakan indikasi bahwa masih terdapat berbagai kebijakan yang membutuhkan perbaikan di masa mendatang. Berdasarkan hal tersebut, buku bunga rampai yang kami susun dan terbitkan ini akan mengulas beberapa isu perbaikan dukungan kebijakan yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah di masa mendatang. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari komprehensif dan sempurna. Namun demikian, buku ini diharapkan setidaknya mampu memaparkan sedikit banyak tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh perumus kebijakan dalam mendorong penigkatan produktivitas sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani di masa mendatang. Berbagai masukan dan kritikan senantiasa kami harapkan guna lebih mempertajam substansi dan isi buku-buku yang akan kami terbitkan di masa mendatang. Akhir kata, semoga buku ini mejadi sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca.


Bagikan Buku Ini

Buku Terkait

- 2022

Pelaksanaan Penandaan Anggaran Perubahan Iklim pad...

Buku ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai gambaran pelaksanaan kebijakan Climate

- 2022

Pelaksanaan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan ...

Buku kajian ini memberikan gambaran secara komprehensif terkait pelaksanaan sertifikasi STC dan

- 2022

Tinjauan Pengelolaan Guru Honorer Terkait Rencana ...

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan bahwa

Desember - 2022

Transfer ke Daerah

Transfer ke Daerah (TKD) merupakan bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan

September - 2022

Anggaran Hijau Indonesia di Dalam Menghadapi Perub...

Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh besar negara penyumbang gas rumah kaca (GRK) global,

Mei - 2022

Tinjauan Atas Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal T...

Untuk memperkuat pelaksaan fungsi anggaran DPR RI dalam Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN

logo

Hubungi Kami

  • Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
  • 021 5715 730
  • bkd@dpr.go.id

Menu

  • Beranda
  • Tentang
  • Kegiatan
  • Produk
  • Publikasi
  • Media

Sosial Media

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • YouTube
support_agent
phone
mail_outline
chat