Bunga Rampai Isu-Isu Strategis Strategis APBN

September 2016

Editor Rastri Paramita, S.E., M.M.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, secara jelas menengaskan bahwa negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum. Artinya, negara yang diwakilkan oleh Pemerintah harus terus melakukan proses pembangunan dari masa ke masa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi hampir 256 juta jiwa penduduk Indonesia, sudah pasti membutuhkan sumber pendanaan yang cukup besar. Pendanaan yang sangat besar tersebut sudah pasti tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh pemerintah melalui keuangan negara. Peran swasta dan entitas masyarakat sangat dibutuhkan. Ditengah perlambatan ekonomi yang masih terus berlanjut hingga saat ini, mengharapkan peran swasta dalam konteks pendanaan pembangunan juga dirasa sulit. Padahal percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia sudah menjadi sebuah keharusan agar tidak semakin tertinggal dengan bangsa-bangsa lain. Mau tidak mau, suka tidak suka, peran pendanaan yang bersumber dari APBN harus dioptimalkan dan diperkuat untuk memastikan proses pembangunan terus berjalan dan berkesinambungan. Bahkan tidak hanya berjalan saja, proses pembangunan juga harus mampu mendorong akselerasi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, berkaca pada kondisi keuangan negara hingga saat ini yang kapasitasnya masih rendah, rasanya menjadi sulit mengharapkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang signifikan dapat terjadi dalam waktu dekat. Banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi terkait keuangan negara kita. Mulai dari masih terbatas dan rendahnya sumber-sumber penerimaan negara, hingga pada efektifitas dan efisiensi penggunan anggaran negara yang harus terus ditingkatkan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berangkat dari pemikiran bahwa peran pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN harus dioptimalkan dan diperkuat serta masih banyaknya tantangan dan permasalahan terkait kondisi keuangan negara itulah, buku ini kami susun dan terbitkan. Buku ini akan mengupas beberapa isu-isu strategis terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dapat dijadikan referensi para perumus kebijakan dalam mengoptimalkan dan memperkuat peran APBN dalam proses pembangunan di Indonesia.


Bagikan Buku Ini

Buku Terkait

- 2022

Pelaksanaan Penandaan Anggaran Perubahan Iklim pad...

Buku ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai gambaran pelaksanaan kebijakan Climate

- 2022

Pelaksanaan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan ...

Buku kajian ini memberikan gambaran secara komprehensif terkait pelaksanaan sertifikasi STC dan

- 2022

Tinjauan Pengelolaan Guru Honorer Terkait Rencana ...

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan bahwa

Desember - 2022

Transfer ke Daerah

Transfer ke Daerah (TKD) merupakan bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan

September - 2022

Anggaran Hijau Indonesia di Dalam Menghadapi Perub...

Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh besar negara penyumbang gas rumah kaca (GRK) global,

Mei - 2022

Tinjauan Atas Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal T...

Untuk memperkuat pelaksaan fungsi anggaran DPR RI dalam Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN

logo

Hubungi Kami

  • Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
  • 021 5715 730
  • bkd@dpr.go.id

Menu

  • Beranda
  • Tentang
  • Kegiatan
  • Produk
  • Publikasi
  • Media

Sosial Media

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • YouTube
support_agent
phone
mail_outline
chat