Akuntabilitas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat

2020

Editor

Disamping permasalahan, apresiasi patut disampaikan kepada seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat yang mengalami tren peningkatan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Walaupun masih diikuti beberapa permasalahan akuntabilitas, diharapkan perbaikan opini lapoan keuangan menjadi langkah awal pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik pada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat.


Bagikan Buku Ini

Buku Terkait

- 2022

Pelaksanaan Penandaan Anggaran Perubahan Iklim pad...

Buku ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai gambaran pelaksanaan kebijakan Climate

- 2022

Pelaksanaan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan ...

Buku kajian ini memberikan gambaran secara komprehensif terkait pelaksanaan sertifikasi STC dan

- 2022

Tinjauan Pengelolaan Guru Honorer Terkait Rencana ...

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan bahwa

Desember - 2022

Transfer ke Daerah

Transfer ke Daerah (TKD) merupakan bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan

September - 2022

Anggaran Hijau Indonesia di Dalam Menghadapi Perub...

Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh besar negara penyumbang gas rumah kaca (GRK) global,

Mei - 2022

Tinjauan Atas Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal T...

Untuk memperkuat pelaksaan fungsi anggaran DPR RI dalam Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN

logo

Hubungi Kami

  • Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
  • 021 5715 730
  • bkd@dpr.go.id

Menu

  • Beranda
  • Tentang
  • Kegiatan
  • Produk
  • Publikasi
  • Media

Sosial Media

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • YouTube
support_agent
phone
mail_outline
chat