SOP Pendampingan Dalam Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU Usul Inisiatif DPR RI di Badan Legislasi

Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU di Badan Legislasi merupakan bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu diperlukan suatu standar operasional dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. SOP Pendampingan Dalam Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI di Badan Legislasi menjelaskan alur pelaksanaan kegiatan tersebut. SOP dimulai dengan adanya surat permintaan dari AKD kemudian dilanjutkan dengan penugasan oleh Kepala Pusat PUU kepada Perancang UU melalui Koordinator Bidang. Kasubbag TU Pusat PUU membuat nota dinas dan surat tugas untuk ditandatangani oleh Kepala Pusat PUU dan disampaikan ke Perancang UU. Perancang UU yang telah memperoleh nota dinas dan surat tugas mengikuti rapat-rapat, memberikan masukan kepada Pimpinan terkait substansi dan teknis, menyiapkan draf NA dan RUU hasil pendampingan dalam harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR RI di Badan Legislasi. Perancang UU melaporkan perkembangan, kegiatan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi NA dan RUU kepada Kepala Pusat PUU secara berkala tiap Minggu.