Dari APBN untuk Desa

Dukungan pemerintah terhadap pembangunan Desa sangat besar. Dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memungkinkan terlaksananya pembangunan di desa yang lebih baik. Selain itu, turunan dari peraturan tersebut yakni PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016 mengamanatkan pengalokasian Dana Desa untuk seluruh desa bersumber dari APBN. Pada 2018-2020, anggaran yang dialokasikan dari APBN terus meningkat dan mengalami perbaikan. Terlihat dari alokasi Dana Desa yang selalu meningkat setiap tahunnya. Kemudian anggaran berbasis desa yang ada di K/L semakin menurun untuk kemudian dialokasikan pada satu pos yaitu Dana Desa. Dari dukungan anggaran tersebut, perkembangan pembangunan di desa menunjukkan sisi kemajuan dan sisi kelemahan. Hasil tersebut dapat dilihat dari 1) Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM); dan 2) Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan. Baik IPD maupun IDM menunjukkan status desa bergeser ke arah yang lebih baik. Dari tingkat kemiskinan dan ketimpangan, masih menunjukkan kemajuan namun terdapat beberapa poin kelemahan yaitu dari sisi tingkat ketajaman penurunan kemiskinan dan ketimpangan.