Badan Keahlian DPR RI

Evaluasi Implementasi Undang Undang Nomor 3

mengatur pelaku perbukuan, bentuk, jenis, dan isi Buku, hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku perbukuan, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerolehan Naskah Buku,Penerbitan, Pencetakan, pengembangan buku elektronik,Pendistribusian, Penggunaan, Penyediaan, dan pengawasan. Untuk menjamin pelaksanaan penegakan hukum, diatur pula sanksi administratif bagi Setiap Orang yang melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini.

KATEGORI

RECENT POST

Parlemen Harus Pastikan Keamanan dan Stabilitas, Wujudkan Perdamaian Regional Pasifik

22 Oktober 2024

Puan: Lautan Pasifik Bukan Pemisah, Namun Jadi Unsur Pemersatu

22 Oktober 2024

Dialog dengan Parlemen Negara Melanesia, Puan Singgung Pembangunan Besar di Papua

22 Oktober 2024

Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Tingkatkan Kemakmuran Masyarakat Kawasan Pasifik

22 Oktober 2024

Faksi-faksinya Bersatu, Fadli Zon Sambut Baik Perjuangan Kemerdekaan Palestina

22 Oktober 2024

23 Oktober 2024

Evaluasi Implementasi Undang Undang Nomor 3

mengatur pelaku perbukuan, bentuk, jenis, dan isi Buku, hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku perbukuan, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Selengkapnya

23 Oktober 2024

Pengertian Implikasi Menurut Ahli

Pada intinya, putusan MK tersebut memiliki implikasi hukum sebagai berikut: Pertama, Tidak semua perjanjian internasional yang dibuat oleh Presiden mempersyaratkan adanya persetujuan DPR, melainkan hanya perjanjian internasional yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945; Kedua, Perihal dalam hal apa

Selengkapnya