Naskah Akademik RUU tentang Aceh Timur di Provinsi Aceh

Kabupaten Aceh Timur dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara. Mengingat UU yang mendasari pembentukannya sudah berlaku sangat lama dan banyak materi muatan didalamnya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan terkini. Beberapa materi muatan yang sudah tidak sejalan lagi diantaranya adalah mengenai sebutan (nomenklatur) status daerah, susunan pemerintahan, dan pola relasi dengan pemerintahan pusat. Perlu dilakukan pembaruan menyesuaikan dengan UU tentang Pemda yang terbaru, UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terbaru serta UU di bidang sektoral yang terbaru. Urgensi pembaharuan dan penyesuaian terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Aceh Timur ini sejalan dengan arah politik hukum Komisi II DPR RI untuk melakukan penataan, penyesuaian, dan pembenahan terhadap berbagai ketentuan undang- undang yang menjadi dasar hukum beberapa provinsi, kabupaten/Kota yang masih mengacu kepada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai dasar hukum. Sejalan dengan itu Pimpinan Komisi II DPR RI melalui Sekretaris Jenderal DPR RI menugaskan Badan Keahlian DPR RI guna menyusun Naskah Akademik (NA) dan Draf Rancangan Undang- Undang (RUU) mengenai kabupaten/kota di beberapa wilayah Indonesia yang belum menyesuaikan dengan dinamika konstitusi, ketatanegaraan, dan kondisi faktual lainnya, salah satunya yaitu RUU tentang Kabupaten Aceh Timur. Secara filosofis, guna mendukung supremasi hukum, perlu dilakukan pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Aceh Timur, sesuai dengan konstitusi saat ini yaitu UUD NRI Tahun 1945. RUU ini menjangkau perbaikan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Timur secara optimal, berbudaya, profesional, berkelanjutan, dan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Materi muatan dalam RUU ini antara lain mengenai: posisi, batas wilayah, pembagian wilayah, dan ibu kota Kabupaten; karakteristik kabupaten Aceh Timur; kewenangan pemerintahan Kabupaten Aceh Timur; pengakuan dan pelindungan masyarakat hukum adat; prioritas penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan potensi daerah; personel, aset, dan dokumen; sistem pemerintahan berbasis elektronik; pendapatan dan alokasi dana perimbangan; partisipasi masyarakat; dan ketentuan penutup.