Efektivitas dan Akuntabilitas Dana Perimbangan dan Peranannya terhadap Pembangunan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah - 2014
Penulis :
Isu :
Kebijakan dan Pengembangan Industri Nasional di Indonesia - 2014
Penulis : Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.
Isu :
Kinerja industri nasional
P r o l o g
viii
terus mengalami perlambatan yang ditandai dengan penurunan
kontribusi sektor industri terhadap PDB. Penurunan kinerja industri
nasional disebabkan oleh perubahan dari variabel-variabel yang
mempengaruhinya, seperti investasi dan tenaga kerja. Oleh karena
itu, tulisan ini mencoba memberikan gambaran dan analisis secara
umum pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan
sektor industri di Indonesia.
Penulis : Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.
Isu :
Masalah utama yang
dihadapi oleh sektor industri selama ini adalah sulitnya akses
pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan bank selama ini masih
bersifat jangka pendek, padahal di satu sisi industri membutuhkan
pembiayaan yang sifatnya jangka panjang. Hal ini yang menyebabkan
adanya wacana pemerintah untuk segera membentuk bank khusus
industri. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba menggambarkan
urgensi pembentukan bank khusus industri di Indonesia dalam
kaitannya untuk mendukung sektor industri nasional.
Penulis : Dr. Rasbin, S.TP., M.S.E.
Isu :
Kualitas pertumbuhan ekonomi
yang tinggi dapat dilihat dari pertumbuhan sektor industri. Hal ini
dikarenakan sektor industri merupakan salah satu sektor ekonomi
penyerap tenaga kerja terbanyak. Oleh karena itu tulisan ini mencoba
menganalisis kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan
menggunakan indikator pertumbuhan sektor industri dan tenaga kerja.
Penulis : Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.
Isu :
AEC
diimplementasikan pada tahun 2015. Wilayah ASEAN akan menjadi
pasar tunggal dan basis produksi tunggal, di mana arus barang dan jasa,
keuangan, investasi, tenaga kerja terampil, dan modal intrakawasan
akan bergerak semakin bebas tanpa hambatan. Sebelum memasuki
AEC, persiapan-persiapan terutama dalam sektor industri sangat
penting dilakukan. Hal ini dikarenakan sektor industri merupakan
sektor utama dalam perekonomian nasional. Kesiapan sektor industri
dalam persaingan AEC akan mendorong Indonesia menjadi lebih
kompetitif sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pasar saja. Oleh
karena itu, tulisan ini mencoba menganalisis mengenai bagaimana
kondisi perindustrian di Indonesia saat ini dan persiapan yang
dilakukan menuju AEC, serta bagaimana daya saing sektor industri
jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.
DPR RI Periode 2009 – 2014: Catatan Akhir Masa Bakti - 2013
Penulis :
Isu :
Jaminan Sosial di Indonesia - 2013
Penulis : Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.
Isu :
Menggambarkan tentang kondisi penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia yang diharapkan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Penulis mengemukakan pentingnya para pengambil kebijakan dan pelaksana untuk memahami tantangan-tantangan yang ada di lapangan, dan yang lebih penting lagi, tantangan-tantangan tersebut harus dicarikan solusinya.
Penulis : Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.
Isu :
Menggambarkan tentang apa itu sistem jaminan sosial nasional dan bagaimana implementasinya di lapangan. Tulisan ini merupakan pembahasan jaminan sosial secara luas yang diharapkan dapat diterapkan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Penulis : Yulia Indahri, S.Pd., M.A.
Isu :
Menggambarkan penyelenggaraan jaminan sosial yang dilaksanakan secara parsial, khususnya untuk masyarakat Jakarta. Tulisan ini juga menggambarkan betapa rumitnya mengurus perlindungan sosial bagi masyarakat di perkotaan seperti Jakarta.
Penulis : Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.
Isu :
Menggambarkan tentang bagaimana lembaga penyelenggara jaminan kesehatan seharusnya memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, di mana diharapkan peran BPJS yang optimal akan membawa dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan stratifikasi sosial dan mobilitas sosial masyarakat miskin.
Penulis : Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.
Isu :
Menggambarkan tentang pentingnya sistem yang baik dalam memberikan rujukan bagi masyarakat guna mendapatkan layanan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan semesta. Tulisan ini diinspirasi oleh masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai selama ini.
Kebijakan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - 2013
Penulis : Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.
Isu :
Upaya pemenuhan hak atas pendidikan terutama bagi masyarakat miskin menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dari sisi akses, partisipasi pendidikan anak usia sekolah mengalami peningkatan. Target pemenuhan layanan pendidikan dasar tercapai. Namun, hal ini tidak diikuti peningkatan tingkat partisipasi siswa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Salah satu faktor yang disinyalir menjadi penyebabnya adalah meningkatnya jumlah siswa putus sekolah. Program BOS yang digulirkan untuk mempercepat pencapaian wajar 9 tahun telah menjadi instrumen yang cukup efektif untuk menekan angka putus sekolah dan menurunkan angka siswa yang tidak melanjutkan sekolah. Dana BOS meringankan biaya pendidikan sekolah terutama bagi siswa dari keluarga miskin. Namun di sisi lain, program BOS masih menghadapi berbagai kendala. Dari segi jumlah dana, sejumlah sekolah merasa dana BOS belum memadai untuk membiayai kebutuhan pembelajaran yang berkualitas. Dari segi birokrasi, prosedur pelaksanaan dan pelaporan dana BOS dianggap merepotkan pihak sekolah, sementara jumlah dana BOS tidak sebanding dengan kebutuhan pendidikan berkualitas. Dari segi penyaluran dana, sering terjadi keterlambatan penyaluran dana BOS. Program BOS juga rawan terjadi penyimpangan. Pemerintah bersama dengan orang tua dan masyarakat harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk mendukung peningkatan akses pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Sementara DPR sesuai dengan fungsi anggaran, mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah bidang pendidikan sehingga dapat menekan resiko penyimpangan anggaran.
Penulis : Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.
Isu :
Lembaga ini merupakan salah satu Kementerian/Lembaga yang ikut berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi pada tahun 2011. Sebagai wujud komitmennya tersebut, Lembaga X telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 8 Tahun 2011. Berbagai bentuk sosialisasi dilakukan kepada seluruh pegawai dan pejabat eselon melalui dialog terbuka, diskusi interaktif, pemasangan spanduk, banner mengenai reformasi birokrasi di lingkungan kerja, serta pelaksanaan pelatihan Change Management kepada pejabat eselon. Kegiatan tersebut bisa saja menjadi faktor penyebab positifnya reaksi pegawai terhadap perubahan di dalam reformasi birokrasi. Namun demikian, penulis juga berpendapat bahwa pihak manajemen perlu menerapkan aturan perubahan secara konsisten supaya sikap yang ditunjukkan oleh pegawai benar-benar berpengaruh terhadap perilaku mereka nantinya. Perubahan harus dilakukan secara bertahap dan konsisten. Mengingat kemauan dan kemampuan adalah dua penyebab utama yang mempengaruhi sikap pegawai, maka pendidikan dan pelatihan dibutuhkan oleh pegawai. Untuk memperkuat antusiasme mereka mengenai perubahan, manajemen bisa menerapkan penghargaan sesuai dengan prestasi masing-masing pegawai.
Penulis : Elga Andina, S.Psi., M.Psi.
Isu :
Buku pelajaran merupakan media yang penting bagi anak usia pendidikan dasar untuk belajar dan mengembangkan kemampuan sosio-emosionalnya. Buku menjadi sumber informasi dan pengetahuan yang paling dengan dengan peserta didik. Oleh karena itu, konten buku harus disesuaikan dengan perkembangan fisik, kognitif, dan sosio-emosionalnya. Beredarnya buku yang tidak layak ajar di sekolah patut menjadi perhatian karena menjadi hambatan dalam pendidikan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan manusia yang seutuhnya. Untuk itu, penulis mengusulkan beberapa upaya untuk mengubah manajemen perbukuan nasional, antara lain: peningkatan kualitas sumber daya, adanya Badan Perbukuan yang bebas politik yang dibentuk untuk mengelola semua aktivitas perbukuan untuk sekolah di seluruh Indonesia, dan penegakan hukum bagi pelanggar perbukuan.
Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat - 2013
Penulis :
Isu :
Konflik Laut China Selatan Dan Implikasinya Terhadap Kawasan - 2013
Penulis : Rizki Roza, S.Ip., M.Si.
Isu :
Sengketa Laut China Selatan (LCS) kembali menjadi salah satu pusat perhatian masyarakat internasional. Potensi pecahnya konflik yang bermula dari insiden-insiden kecil semakin meningkat di LCS sejak beberapa tahun terakhir. Ketegangan-ketegangan berkaitan dengan kedaulatan, pemanfaatan
sumber daya alam, dan kebebasan navigasi di LCS, serta persaingan pengaruh di kawasan, telah mendorong negara-negara yang bersengketa untuk
mempertegas dan mempertahankan klaimnya. Negara-negara tersebut meningkatkan aktivitasnya di sekitar kawasan sengketa, mulai dari penamaan
pulau-pulau dan fitur di LCS, melakukan survei kelautan dan aktivitas eksplorasi, melakukan penegakan hukum di laut, meningkatkan aktivitas pengawasan militer dan intelijen, sampai dengan pelarangan aktivitas militer
asing di ZEE.
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah - 2013
Penulis :
Isu :
Pemberdayaan Masyarakat - 2013
Penulis :
Isu :
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi - 2013
Penulis : Novianti, S.H., M.H.
Isu :
.
Penulis : Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.
Isu :
.
Penulis : Marfuatul Latifah, S.H.I., LL.M.
Isu :
.
Penulis : Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.
Isu :
.
Putusan Pengadilan Terkait Sengketa Tanah Di Indonesia - 2013
Penulis : Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.
Isu :
.
Penulis : Denico Doly, S.H., M.Kn.
Isu :
.
Analisis Kebutuhan Instrumen Kebijakan Pendukung MP3EI - 2012
Penulis :
Isu :